Serah Terima Kepala BPK Kaltim, Gubernur Rudi Masud Tekankan Transparansi Keuangan Daerah

PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dari Agus Priyono kepada Muhammad Suharyanto. Acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara Gedung BPK Samarinda pada Jumat (07/03/2025) ini menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, mengapresiasi dedikasi Agus Priyono selama menjabat sebagai Kepala BPK Kaltim. Ia juga menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah dan BPK terus berlanjut untuk menjaga tata kelola keuangan yang bersih.“Kepada Bapak Agus Priyono, selamat menjalankan tugas baru di Papua Barat. Semoga karya-karyanya tetap menyala untuk Indonesia, dan tentunya di bawah kepemimpinan beliau sinergitas antara Provinsi Kaltim dan BPK terus terjalin dengan baik, khususnya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Rudi Masud.Ia juga menyampaikan harapan kepada Kepala BPK Kaltim yang baru, Muhammad Suharyanto, agar dapat melanjutkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional di Kalimantan Timur.“Bapak Muhammad Suharyanto, tentunya kami berharap ke depan, kerja sama yang telah terjalin dan telah kuat dapat mewujudkan kembali tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur dan tentunya di 10 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur,” lanjutnya.Sebagai provinsi yang kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, peran BPK sangat strategis dalam memastikan anggaran dikelola dengan tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi.Sinergi antara BPK dan pemerintah daerah dinilai penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. BPK sendiri terus berupaya meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.Dalam rancangan rencana strategis BPK 2025-2029, lembaga ini menargetkan menjadi institusi pemeriksa terpercaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan bernegara. Hasil pemeriksaan yang berkualitas diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.Lebih lanjut, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator kesejahteraan rakyat, seperti penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, serta meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).Anggota IV BPK RI, Fathan Subchi, yang turut hadir dalam acara ini, mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menjaga akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.“Kami mengajak kepada para gubernur, bupati, wali kota, bersama dengan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Timur untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Acara serah terima ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, jajaran Forkopimda Provinsi, kepala daerah se-Kalimantan Timur, pimpinan DPRD kabupaten/kota, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, serta kepala instansi vertikal lainnya. Dengan pergantian kepemimpinan di BPK Kaltim, diharapkan tata kelola keuangan daerah semakin transparan, profesional, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan di Kalimantan Timur.