Bupati PPU Soroti Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur, Harap Perhatian Lebih dari Pemprov
PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan daerah ini, terutama dalam menghadapi perannya sebagai gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bupati PPU, Mudyat Noor, menyoroti persoalan ini dalam sambutannya saat pembukaan Ramadan Fest 2025, yang juga menjadi rangkaian peringatan HUT ke-23 PPU. Ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang terbatas membuat banyak proyek infrastruktur berjalan lambat.
“Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa PPU kini telah berusia 23 tahun. Namun, seperti yang Bapak Gubernur lihat sendiri, dari tahun ke tahun, saat berkunjung atau melintas di daerah ini, jalannya masih lurus-lurus saja,” ungkapnya.
Menurut Mudyat Noor, PPU memiliki APBD terendah ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, yang sebagian besar bergantung pada dana bagi hasil (DBH). Ia menyoroti ketimpangan dalam alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dibandingkan daerah lain.
“Apalagi tahun ini, kami juga menerima bantuan keuangan (Bankeu), itu pun berkat dorongan Pak Gubernur saat dijabat oleh Pak Pj Akmal. Alhamdulillah, masih bisa mendapatkan sekitar Rp60 hingga hampir Rp70 miliar,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, ia menyebut bahwa Kabupaten Paser mendapatkan lebih dari Rp500 miliar, sementara Samarinda hampir Rp1 triliun.
“Kami yakin, dengan Gubernur yang baru ini, yang juga memperoleh dukungan besar dari masyarakat Penajam Paser Utara hingga hampir 70% suara, perhatian terhadap daerah ini bisa lebih ditingkatkan,” ucapnya.
Sebagai kabupaten yang menjadi gerbang utama menuju IKN, Mudyat Noor berharap PPU mendapatkan perhatian lebih dalam pengembangan infrastruktur, terutama di sektor transportasi dan pariwisata.
“Kami sebenarnya menginginkan agar PPU mendapatkan perhatian khusus, terutama karena dengan penunjukan Kecamatan Sepaku sebagai IKN, kami berharap daerah ini bisa menjadi gerbang utama menuju IKN,” sahutnya.
Salah satu infrastruktur yang mendesak untuk dikembangkan adalah pelabuhan penyeberangan Balikpapan-PPU. Ia menilai, pelabuhan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata representatif.
“Sebagai gerbang IKN, tentu wajah PPU harus dipermak dan dipoles sebaik mungkin. Minimal, pelabuhan yang saat ini digunakan untuk menyeberang bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata, seperti di Singapura. Sehingga, ketika orang memandang dari Balikpapan, terlihat indah, dan saat menyeberang ke Penajam, keindahannya juga terasa,” bebernya.
Mudyat Noor menegaskan bahwa PPU sangat bergantung pada dana bagi hasil, mengingat 90 persen APBD kabupaten berasal dari DBH, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkisar 10 persen. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam membangun infrastruktur yang lebih memadai di PPU. (CBA/ADV DISKOMINFO PPU)