Gubernur Kaltim Soroti Ketimpangan Sosial di Tengah Pembangunan IKN
PPU – Pemerataan kesejahteraan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi pekerjaan rumah besar di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyoroti kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan yang masih dialami sebagian masyarakat di wilayahnya.
Dalam peresmian Intensive Farming System (Infasy) di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pada Kamis (13/3/2025), Rudy menegaskan bahwa meskipun ekonomi Kaltim terus tumbuh berkat sektor pertambangan dan proyek IKN, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh warga.
“Jangan lupa, Kalimantan Timur, khususnya PPU, adalah Ibu Kota Nusantara. Kita harus siap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pangan, papan, dan sandang,” ujar Rudy di hadapan para pejabat daerah dan masyarakat.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Kaltim, menurutnya, adalah angka stunting yang masih tinggi di beberapa kabupaten. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim, prevalensi stunting masih di atas 20 persen, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau layanan kesehatan.
“Masih banyak warga kita yang mengalami stunting, tingkat pendidikan rendah, dan angka pengangguran tinggi,” kata Rudy.
Ia menjelaskan bahwa kurangnya akses terhadap makanan bergizi dan buruknya sanitasi menjadi faktor utama penyebab stunting. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Kaltim di masa mendatang.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita. Kalau kita tidak segera bertindak, generasi penerus kita akan tertinggal dalam hal kesehatan dan kecerdasan,” tambahnya.
Selain gizi, Rudy juga menyoroti tingkat pendidikan di Kaltim yang masih tergolong rendah. Berdasarkan data terbaru, rata-rata lama sekolah di Kaltim baru mencapai 10,2 tahun, atau setara dengan kelas 1 atau 2 SMA.
“Anak-anak Kaltim, terakhir saya dikoreksi oleh Dinas Kominfo, bukan 9,9 tahun, tetapi 10,2 tahun rata-rata lama sekolahnya. Artinya, anak-anak kita masih banyak yang belum lulus SMA,” ungkap Rudy.
Faktor ekonomi menjadi penyebab utama banyak anak putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kaltim berencana memberikan pendidikan gratis hingga jenjang S3 guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah minimnya akses ke sekolah berkualitas, terutama di daerah pedalaman.
“Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Pendidikan itu kunci kemajuan. Kalau anak-anak kita tidak sekolah, mereka akan sulit bersaing di masa depan,” tandasnya.
Dengan berbagai program yang tengah dicanangkan, Pemprov Kaltim berharap dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan di tengah pembangunan IKN, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi di provinsi tersebut.