Gubernur Kaltim Pastikan Bankeu untuk PPU Tetap Prioritas, Infrastruktur Jadi Fokus
PPU – Sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU) membutuhkan dukungan besar dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan bahwa Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk PPU tetap menjadi prioritas guna mendukung berbagai program pembangunan.
Dalam kunjungannya ke PPU, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa alokasi Bankeu tetap diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan daerah.
“Bantuan keuangan tetap kita berikan kepada 10 kabupaten dan kota sesuai dengan proporsional dan kebutuhan daerah masing-masing,” ujar Rudy.
Pada tahun lalu, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp74 miliar untuk PPU. Namun, Rudy belum memastikan apakah jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami refocusing tahun ini.
“Mudah-mudahan bisa tetap bertambah, bukan berkurang,” katanya.
Penyaluran Bankeu ini diharapkan dapat menopang berbagai proyek pembangunan di PPU, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Selain itu, dengan statusnya sebagai daerah penyangga IKN, PPU membutuhkan anggaran tambahan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik di tengah pesatnya perkembangan wilayah.
Salah satu fokus utama dalam penggunaan Bankeu adalah pembangunan infrastruktur. Pemprov Kaltim menilai PPU membutuhkan perbaikan jalan, jembatan, serta sarana publik lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi prioritas dalam pengalokasian dana ini. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas sekolah, baik dalam aspek fasilitas maupun tenaga pengajar, agar generasi muda di PPU memiliki akses pendidikan yang lebih baik.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kita harus memastikan anak-anak Kaltim memiliki akses yang lebih baik agar mereka bisa bersaing di masa depan,” ujar Rudy.
Rudy menegaskan bahwa dana Bankeu harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pemprov Kaltim akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaannya untuk mencegah penyalahgunaan. (CBA/ADV DISKOMINFO PPU)