DPRD PPU: Sistem PJLP Dinilai Lebih Buruk dari Outsourcing

PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Tohiron, menilai sistem e-katalog untuk Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) lebih tidak pasti dibandingkan sistem outsourcing.

“Ya mending outsourcing dong daripada ini. Kalau outsourcing kan jelas, kamu dipakai lima tahun, jelas kontraknya. Kalau kamu baik, tak perpanjang,” tegasnya.

Menurutnya, sistem PJLP tidak memberikan jaminan kerja yang jelas karena tenaga kerja hanya akan dipakai jika dibutuhkan.

“Nah kalau ini kan enggak. Kalau aku perlu, aku pakai. Kalau enggak perlu, ya enggak aku pakai,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti bahwa pengelolaan tenaga kerja di pemerintahan tidak bisa dilakukan sembarangan, mengingat banyak masyarakat bergantung pada pekerjaan tersebut.

“Masalahnya mengelola pemerintah itu nggak segampang itu. Bagaimanapun juga, ini adalah rakyat kita yang butuh makan,” pungkasnya.