Pemkab PPU dan SKK Migas Bahas Sinergi Pengelolaan Migas dan Pembangunan Daerah
PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menerima audiensi dari SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi yang dipimpin oleh Azhari Idris di Ruang Rapat Bupati PPU, Senin (17/3/2025). Sejumlah perwakilan perusahaan migas turut hadir, termasuk PHKT, Saka Indonesia Sesulu, Indosino Oil & Gas, Pasir Petroleum Resources Limited, Benuotaka Wailawi, dan Pertamina EP Tanjung Field.
Dalam pertemuan ini, pemerintah daerah dan sektor migas membahas penguatan kerja sama guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan pembangunan yang merata di PPU, yang kini menjadi pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sebagai gerbangnya IKN, PPU harus berkembang seiring dengan pembangunan di ibu kota negara. Kami berharap kerja sama dengan sektor migas semakin erat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur daerah,” ujar Mudyat Noor.
Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar kebijakan tata ruang tidak menghambat operasional perusahaan migas. Ia mengusulkan pertemuan rutin seperti coffee morning sebagai wadah diskusi lebih lanjut, terutama dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami ingin memastikan bahwa CSR perusahaan benar-benar bermanfaat dan memiliki arah yang jelas untuk mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
Asisten I Setkab PPU, Niko Herlambang, menyoroti persoalan infrastruktur pipa migas yang belum memiliki kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan adanya warung-warung semi permanen di sekitar pipa migas yang berpotensi berubah menjadi bangunan permanen. Menurutnya, SKK Migas dan perusahaan terkait perlu menata kawasan tersebut agar lebih rapi dan estetis, misalnya dengan membangun taman.
Selain itu, ia menyinggung permasalahan lahan yang dikelola Pertamina namun telah bersertifikat hak milik (SHM) oleh masyarakat. “Kami berharap Pertamina segera mengatasi persoalan ini, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Niko.
Asisten II Setkab PPU, Sodikin, menambahkan bahwa perlu pembahasan lebih lanjut terkait perkembangan wilayah Mentawir yang kini sepenuhnya masuk dalam kawasan IKN serta pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen yang menjadi hak Kabupaten PPU dalam sektor migas.
Menanggapi berbagai masukan dari Pemkab PPU, Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik dalam pengelolaan migas yang lebih optimal.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan industri migas demi pembangunan yang lebih merata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional migas, perusahaan-perusahaan migas yang hadir juga menyalurkan bantuan Ramadan berupa bingkisan kepada warga, yang diserahkan secara simbolis kepada kepala desa atau lurah masing-masing. Selain itu, rekan media yang turut hadir juga menerima bingkisan sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menyebarluaskan informasi terkait sektor migas dan pembangunan daerah. (CBA/ADV DISKOMINFO PPU)