Mahyuddin: Tata Kelola Ruang Harus Jadi Prioritas PPU di Tengah Arus Investasi
PPU – Di tengah arus masuk pembangunan dan investasi akibat kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), tata kelola ruang di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin, menegaskan pentingnya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan utama pembangunan yang terarah dan adil.
“Dan ini juga menyangkut investasi. Kalau tata ruangnya tidak jelas, investor takut masuk. Kita kan ingin daerah berkembang, apalagi sekarang jadi mitra IKN. Tapi tata kelola ruangnya harus beres dulu,” ujarnya.
Menurut Mahyuddin, investor membutuhkan kepastian hukum dan arah pembangunan yang tegas. Tanpa kepastian tersebut, niat untuk menanamkan modal akan ragu-ragu, bahkan gagal total.
Ia menyebutkan bahwa banyak proposal investasi terhambat hanya karena lokasi usaha belum masuk dalam peruntukan ruang yang diatur RTRW, atau karena dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tak kunjung diterbitkan.
Di sisi lain, Mahyuddin juga menggarisbawahi bahwa proses revisi atau penyusunan RTRW kerap kali lambat dan tak menyentuh kondisi riil di lapangan. Akibatnya, terdapat banyak ketimpangan antara peta dan realitas, baik dari sisi permukiman, kawasan ekonomi, hingga potensi wilayah yang belum tergarap maksimal.
“Makanya Komisi I terus mendorong agar RTRW ini jadi prioritas, selesai cepat, dan benar-benar sesuai kondisi lapangan,” katanya menegaskan.
Komisi I DPRD PPU, lanjut Mahyuddin, selama ini rutin melakukan pengawasan langsung ke berbagai wilayah yang diproyeksikan sebagai lokasi pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam sejumlah kunjungan, pihaknya menemukan kawasan-kawasan yang telah berkembang secara organik justru belum masuk dalam rencana ruang resmi.
Hal ini bukan hanya menyulitkan warga, tetapi juga menutup peluang masuknya investasi skala menengah dan besar. (CBA/ADV DPRD PPU)