Haryono Nilai Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Masih Belum Tepat Sasaran

PPU – Hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat semestinya dibangun secara terbuka dan berkelanjutan, terutama dalam konteks pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan publik. 

Hal itu menjadi catatan kritis dari Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Haryono, yang menilai pentingnya kolaborasi nyata antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dengan warga agar program yang dijalankan benar-benar berdampak di lapangan.

Dalam pandangannya, pemerintah daerah memang sudah berupaya menjalin komunikasi, namun proses itu belum menyentuh persoalan paling mendasar yang dihadapi masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa keterlibatan OPD dalam menyerap dan merespons kebutuhan publik masih harus diperkuat, terutama dalam mekanisme koordinasi dan kepekaan terhadap dinamika lokal.

“Sebenarnya peran dan kolaborasi antara pemerintah, khususnya OPD, terkait dengan masyarakat itu harus dibangun secara masif dan baik,” ujar Haryono.

Menurutnya, kolaborasi tidak bisa sekadar dibuktikan dengan kehadiran fisik dalam forum-forum formal. Pemerintah daerah, melalui dinas teknis, harus mampu menjalin dialog aktif dan terbuka dengan warga, terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Jika komunikasi yang dibangun hanya bersifat satu arah, maka potensi kegagalan program akan terus berulang.

“Kalau komunikasi kita bilang terjalin, yah pasti terjalin. Cuma mungkin secara detail belum tepat sasaran,”katanya.

Haryono menilai bahwa salah satu penyebab program pemerintah tidak optimal adalah kurangnya pemahaman detail dari OPD terhadap kondisi riil di lapangan. Ia menyebut bahwa komunikasi yang terbangun selama ini memang ada, namun belum diarahkan secara strategis untuk menggali persoalan-persoalan mendalam yang dihadapi masyarakat. 

Akibatnya, program yang diluncurkan pemerintah sering kali tidak menjawab kebutuhan aktual warga.

Hal ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bersama antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan laporan formal atau asumsi kebijakan dari atas, tapi harus aktif turun ke bawah, menggandeng tokoh masyarakat, kelompok tani, UMKM, dan komunitas lain untuk mendengarkan langsung apa yang sebenarnya dibutuhkan. (CBA/ADV DPRD PPU)