Mahyuddin Soroti Lemahnya Verifikasi Lapangan dan Koordinasi Dinas Teknis dalam Sistem OSS

PPU – Meski sistem perizinan berusaha berbasis Online Single Submission (OSS) diklaim telah menyederhanakan proses birokrasi di tingkat daerah, Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, menilai sistem ini masih menyisakan celah besar pada aspek pengawasan di lapangan dan koordinasi lintas instansi. 

Ia menyebut, kemudahan yang diberikan OSS tidak selalu sejalan dengan kepatuhan teknis di lapangan.

“Kalau dari segi OSS-nya sendiri, transparansi sih iya, tapi tidak menjamin semua prosesnya sesuai aturan. Karena kan OSS itu hanya platform untuk ngumpulin dokumen dan keluarkan izin, bukan untuk verifikasi lapangan,” kata Mahyuddin.

Menurutnya, banyak dokumen yang tampak lengkap secara administratif melalui OSS, tapi realitas di lokasi seringkali tidak sesuai. Hal ini disebabkan oleh absennya proses validasi teknis yang menyeluruh. 

OSS, kata dia, pada dasarnya hanya mengandalkan kelengkapan unggahan dokumen, tanpa verifikasi faktual atas kondisi riil perusahaan atau kegiatan usaha.

“Nah, verifikasi itu yang kadang miss. Makanya tetap harus ada pengawasan dari kami,” ujarnya menegaskan.

Komisi I DPRD PPU pun berupaya melakukan fungsi kontrol melalui pengecekan langsung ke lapangan. Namun di sisi lain, Mahyuddin mengaku frustasi dengan lemahnya koordinasi dari dinas teknis. 

Dalam banyak kesempatan, instansi yang bertanggung jawab justru mengirim staf yang tidak memahami substansi teknis persoalan, sehingga proses klarifikasi di lapangan menjadi tidak efektif.

“Belum lagi koordinasi dengan dinas teknis, yang kadang mereka kirim orang tapi nggak ngerti juga kondisi teknis di lapangan. Akhirnya kami yang kena semprot, karena kami dianggap tidak tahu, padahal itu harusnya kewenangan mereka menjelaskan,” keluh Mahyuddin. (CBA/ADV DPRD PPU)