Syahrudin Usul Skema Qris dan Dana Awal Pupuk, Libatkan Bank Kaltimtara Bantu Petani
PPU – Di tengah upaya menata ulang sistem distribusi pupuk bersubsidi yang lebih praktis dan berpihak pada petani, Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyampaikan gagasan konkret yang melibatkan digitalisasi pembayaran melalui Qris dan dukungan dana awal dari Bank Kaltimtara.
Ia menilai pendekatan ini jauh lebih efisien ketimbang sistem lama yang penuh prosedur dan memberatkan petani kecil.
“Kita mau, langsung dibuatkan di kios-kios menggunakan Qris, tinggal ditempel di kios pupuk itu dan langsung bisa berbelanja,” kata Syahrudin.
Gagasan tersebut muncul setelah ia menerima banyak keluhan dari petani di lapangan yang kesulitan menebus pupuk bersubsidi karena sistem pembayarannya terintegrasi dengan kartu tani dan bank nasional tertentu.
Dalam praktiknya, para petani kerap harus datang ke bank untuk menyetor dana terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Prosedur itu dianggap tidak efisien, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari fasilitas perbankan.
Dengan Qris, petani hanya perlu memindai kode di kios pupuk terdekat, sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Sistem ini, kata Syahrudin, akan lebih cocok diterapkan di wilayah seperti PPU yang memiliki tantangan geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata.
Namun, Syahrudin tidak berhenti pada digitalisasi semata. Ia juga mengusulkan agar Bank Kaltimtara dapat berperan aktif sebagai penyedia dana awal bagi petani, agar mereka bisa menebus pupuk terlebih dahulu dan baru membayar setelah panen. Skema ini dinilai akan sangat membantu petani yang sering terkendala modal di awal musim tanam.
“Kami juga meminta agar Bank Kaltim itu memberikan dana awalnya di situ, nanti setelah panen baru dikembalikan,” lanjutnya.
Menurut Syahrudin, ide ini sudah ia komunikasikan langsung dengan pihak manajemen Bank Kaltimtara. Responsnya pun cukup positif. Bank daerah tersebut menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung program tersebut secara teknis dan kelembagaan. Kini, ia menunggu sikap dari pemerintah daerah sebagai otoritas pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti gagasan tersebut.
“Itu yang sudah saya bicarakan dengan pimpinan Bank Kaltimtara dan mereka setuju, tinggal pemerintah daerah nanti kebijakannya mau seperti apa. Kami di DPRD ini kan selalu memberikan masukan,” ujarnya.
Syahrudin menegaskan bahwa DPRD terus mencari jalan agar kebijakan pertanian tidak membebani petani, tetapi justru menjadi penyangga kesejahteraan mereka. Baginya, pupuk adalah kebutuhan primer dalam pertanian, dan akses terhadap pupuk tidak boleh lagi dihambat oleh birokrasi teknis atau kendala keuangan musiman.
“Kita ingin petani fokus menanam dan panen, bukan sibuk bolak-balik urus pupuk dan antre di bank,” tutupnya. (CBA/ADV DPRD PPU)