DPRD Dorong Respons Serius Pemerintah atas Aspirasi Petani Soal Alat Pertanian
PPU – Di tengah upaya nasional mendorong kemandirian pangan, para petani di Penajam Paser Utara (PPU) justru masih menghadapi keterbatasan alat untuk menunjang aktivitas pertanian mereka.
Masalah ini mencuat dalam sejumlah kegiatan reses anggota DPRD PPU, Haryono, yang menyerap langsung aspirasi petani di berbagai wilayah.
Salah satu permintaan yang paling sering muncul adalah pengadaan alat pertanian sederhana seperti handtracktor, yang sangat dibutuhkan untuk efisiensi dan percepatan produksi.
“Ada juga para petani yang meminta aspirasi untuk diakomodir alat-alat pertanian seperti handtracktor, yang sifatnya memang untuk menunjang proses pertanian,” kata Haryono.
Menurutnya, permintaan tersebut bukan tanpa dasar. Para petani lokal selama ini masih mengandalkan alat yang seadanya atau bahkan menyewa peralatan dengan biaya tinggi, sehingga mempengaruhi ongkos produksi serta daya saing hasil tani. Dalam konteks itulah, kebutuhan terhadap dukungan alat pertanian menjadi mendesak, terutama bagi kelompok tani kecil yang tidak memiliki modal besar.
Ia menekankan bahwa dukungan alat pertanian tidak hanya sebatas distribusi bantuan, tetapi menyangkut strategi pembangunan sektor pertanian secara menyeluruh. Ketika petani memiliki alat yang layak, produktivitas pun akan meningkat dan proses kerja menjadi lebih efisien.
“Itu juga kan output-nya bisa memberikan proses produksi secara maksimal dan mempermudah kerja-kerja mereka,” ujarnya.
Haryono mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait agar tanggap terhadap kebutuhan ini. Ia juga mengingatkan bahwa legislatif memiliki peran penting dalam mengawal dan merespons aspirasi masyarakat, termasuk soal pengadaan alat pertanian yang banyak disuarakan oleh petani dalam setiap sesi dialog publik.
“Makanya pemerintah juga harus merespons ini, termasuk juga teman-teman di legislatif lewat aspirasi harus merespons,” tegasnya.
Lebih jauh, Haryono mengaitkan kebutuhan alat pertanian ini dengan kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia mengingatkan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas nasional, dan daerah-daerah seperti PPU seharusnya didukung secara konkret agar mampu mengambil bagian dalam agenda besar tersebut.
“Pertanian ini juga atensi dari Presiden kita untuk mendukung swasembada pangan,” lanjutnya. (CBA/ADV DPRD PPU)