Mudyat Noor Ajak Camat, Lurah, dan Kades Satukan Visi untuk PPU

PPU – Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat koordinasi besar di Aula Lantai III Kantor Bupati, Selasa (18/3/2025). Seluruh camat, lurah, dan kepala desa se-kabupaten dihadirkan untuk menyamakan langkah pembangunan. Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

“Mari satukan gagasan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Kita bisa sama-sama berkolaborasi menyatukan visi pembangunan di daerah,” ujar Mudyat Noor dalam sambutannya.

Didampingi Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Nicko Herlambang, Mudyat menekankan pentingnya pelayanan publik yang optimal. Ia mengingatkan bahwa sejauh ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah masih perlu diperbaiki.

Menurutnya, aparatur pemerintah mulai dari kecamatan hingga desa memegang kunci perubahan itu. Ia berharap, melalui pelayanan yang jujur dan kerja nyata, kepercayaan warga dapat pulih.

“Yang dapat merubah itu siapa? Ya kita sendiri. Kalau kita bisa buktikan bahwa kita bisa membangun daerah tanpa melakukan hal yang aneh-aneh, saya pikir Insya Allah masyarakat akan percaya kepada kita, itu yang paling saya harapkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mengingatkan soal pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai, kedisiplinan merupakan fondasi keberhasilan organisasi pemerintahan. Tidak hanya menjadi kewajiban formal, kedisiplinan menurut Waris harus lahir dari kesadaran diri setiap ASN, bukan karena tekanan atau pengawasan semata.

“Terkait kedisiplinan ini manjadi perhatian serius Pemda PPU ke depan. Undang-undang yang mengatur juga sudah sangat jelas, kami bersama bapak bupati tidak mau lagi melihat ada ASN kita tidak disiplin,” kata Waris.

Waris mengingatkan bahwa reformasi pelayanan publik tidak mungkin tercapai tanpa perubahan perilaku pegawai di lini terdepan. Oleh karena itu, disiplin waktu, kinerja, dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas semua pihak, terutama di tingkat kelurahan dan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Rakor tersebut menjadi momentum awal konsolidasi untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, apalagi mengingat posisi strategis PPU sebagai salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (CBA/ADV DISKOMINFO PPU)