Branding Tak Cukup, Syahrudin Minta Pemerintah Benahi Jalan Produksi di Babulu

PPU – Saat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menyuarakan Babulu sebagai sentra ketahanan pangan, infrastruktur penunjangnya justru masih belum sepenuhnya siap. 

Hal itu disoroti langsung oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, yang mengingatkan bahwa status sebagai lumbung pangan tidak bisa hanya diklaim di atas kertas jika akses distribusinya masih terhambat jalan tanah.

“Jalan di beberapa titik kan masih ada jalan tanah, itu juga perlu peningkatan,” kata Syahrudin.

Menurutnya, distribusi hasil pertanian seperti padi dan sayur dari wilayah Babulu harus ditopang oleh infrastruktur jalan yang layak. Kondisi jalan yang masih berupa tanah di sejumlah lokasi dinilainya menjadi hambatan utama dalam mempercepat arus logistik pertanian dari desa ke pasar.

Syahrudin menilai pemerintah daerah perlu menyusun ulang prioritas pembangunan jalan desa dan jalan produksi agar benar-benar mengarah pada kawasan sentra pangan, bukan sekadar mengikuti agenda rutin tahunan yang minim intervensi strategis.

“Kalau kita sudah membranding Babulu sebagai lumbung pangan, yah harus kita perbaiki dari hulu sampai ke hilir agar distribusi pangan atau padi tepat dan cepat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tidak cukup hanya memberi bantuan bibit atau pupuk, tapi pemerintah juga harus memastikan hasil pertanian bisa dipasarkan tanpa hambatan berarti. Jalan yang rusak atau masih berupa tanah akan memperlambat distribusi, meningkatkan biaya angkut, dan pada akhirnya menekan harga jual di tingkat petani.

Masalah ini menurutnya bukan hal baru, tapi belum juga tuntas. Dalam sejumlah kunjungan lapangan, Syahrudin mengaku masih menemukan ruas jalan penghubung lahan tani yang belum tersentuh peningkatan kualitas, baik dalam bentuk pengerasan, perkerasan ringan, maupun aspal.

“Kalau petani sudah susah tanam, jangan ditambah lagi susah bawa hasil panen ke pasar. Ini soal keadilan infrastruktur,” tutupnya. (CBA/ADV DPRD PPU)