DPRD Minta Perusahaan Lengkapi Izin Sejak Awal, Soroti Lemahnya Koordinasi OPD

PPU – Kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS) masih menyisakan persoalan teknis di lapangan. Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen sejak awal agar proses investasi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Makanya kami juga mendorong agar perusahaan dari awal sudah lengkap izinnya, supaya nggak jadi masalah di kemudian hari,” ujar Mahyuddin.

Menurutnya, tidak sedikit perusahaan yang tergesa-gesa beroperasi tanpa menyelesaikan seluruh proses izin. Dalam beberapa kasus, izin keluar dari sistem OSS, tetapi rekomendasi teknis dari dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau Dinas Pekerjaan Umum (PU) belum sepenuhnya tuntas. 

Kondisi ini, kata dia, berpotensi memunculkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari, terutama jika masyarakat terdampak.

“Perlu juga penguatan koordinasi antar-OPD. Kadang DPMPTSP bilang sudah oke, tapi DLH belum tahu. Atau PU belum kasih rekomendasi, tapi izin sudah keluar,” kata Mahyuddin.

Ia menyoroti kelemahan koordinasi antardinas teknis yang justru berlawanan dengan semangat integrasi perizinan yang dijanjikan sistem OSS. Menurutnya, meskipun OSS disebut sebagai one stop service, tapi yang terjadi di lapangan justru masih berupa jalur-jalur terpisah antarorganisasi perangkat daerah (OPD). 

Mahyuddin menekankan bahwa integrasi seharusnya tidak hanya sistematis, tapi juga substansial dalam proses kerja lintas dinas.

“Ini kan bahaya juga. Harusnya satu pintu itu benar-benar satu koordinasi, bukan cuma sistem aja yang satu,”tegasnya. (CBA/ADV DPRD PPU)