Bapenda PPU Optimistis Peningkatan PBB Lewat Kolaborasi dengan IKN, Bank Tanah, dan PTSL
PPU – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan tren menggembirakan. Namun di balik capaian tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah mendorong optimalisasi yang lebih luas lewat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Badan Bank Tanah.
“PBB kita ini realisasinya lumayan baik. Hanya saja memang saat ini kita sedang melakukan upaya-upaya terkait dengan hal-hal yang kita lakukan kerjasama dengan IKN dan Bank Tanah,” ujar Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, saat ditemui di kantornya pekan ini.
Kerja sama tersebut tak sekadar administratif. Hadi menjelaskan bahwa banyak wilayah di PPU mengalami pembaruan status kepemilikan lahan, terutama sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digencarkan oleh pemerintah pusat. Perubahan dari lahan tak bersertifikat menjadi bersertifikat—baik Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun hak lainnya—telah mendorong pembaruan data perpajakan secara signifikan.
“Karena kan ada sertifikat-sertifikat baru yang dikeluarkan. Karena kita juga kan cukup optimis karena dengan hadirnya PTSL,” katanya.
Proses legalisasi ini menjadi momentum penting bagi Bapenda untuk memperbarui basis data wajib pajak PBB. Banyak lahan yang sebelumnya hanya berstatus segel atau tidak terdokumentasi dalam sistem pajak daerah, kini telah masuk dalam sistem resmi seiring terbitnya sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Efeknya pun langsung terasa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.
“Jadi ini menambah sedikit percepatan optimalisasi pembayaran pajak sektor PBB, karena dari yang tadinya segel menjadi SHM dan itu cukup signifikan mengupdate data PBB kami,” lanjut Hadi.
Percepatan ini menjadi krusial dalam konteks pembangunan IKN yang beririsan langsung dengan wilayah administratif PPU. Seiring dengan berkembangnya kawasan dan meningkatnya nilai tanah, pembaruan data PBB menjadi tulang punggung bagi pemerintah daerah dalam mengamankan penerimaan fiskal yang berkelanjutan. (CBA/ADV DISKOMINFO PPU)