DPRD Minta Pemda Siapkan Infrastruktur untuk Perluasan Zona Parkir
PPU – Sistem pengelolaan zona parkir di Penajam Paser Utara (PPU) masih belum sepenuhnya optimal. Menurut Anggota Komisi III DPRD PPU, Jhon Kenedy, hal ini terjadi karena keterbatasan infrastruktur serta cakupan wilayah pengawasan yang masih minim.
Ia menekankan bahwa bila pemerintah daerah ingin memperluas kendali atas zona-zona parkir, maka kesiapan sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan.
“Itu kan berbeda-beda antara Samarinda dan PPU. Samarinda sudah termasuk kota besar, artinya semua zona sudah masuk zona pengawasan Pemda,” ujar Jhon, membandingkan sistem yang sudah berjalan di ibu kota provinsi Kalimantan Timur.
Berbeda dengan Samarinda, yang telah memiliki sistem zona parkir terintegrasi dan menjadi bagian dari potensi pendapatan asli daerah (PAD), wilayah PPU menurutnya belum memiliki cakupan zona parkir yang luas. Zona parkir resmi baru terbatas pada area-area vital seperti pelabuhan penyeberangan dan beberapa pasar tradisional.
“Kalau di PPU ini kan zona parkir itu terbatas, hanya di beberapa titik seperti pelabuhan ferry dan pasar-pasar,”lanjutnya.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan parkir di PPU belum maksimal, baik dari sisi pelayanan masyarakat maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Ia menyoroti pentingnya pembangunan dan penataan zona parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi perkotaan yang menyeluruh, terlebih PPU kini mulai bersinggungan dengan geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jhon menegaskan bahwa jika ke depan pemerintah daerah berniat untuk mengelola secara penuh semua titik zona parkir, maka terlebih dahulu harus ada komitmen untuk membangun infrastruktur pendukung. Ini mencakup penyediaan lahan parkir yang layak, sistem pengawasan, hingga perangkat pembayaran yang modern agar sistem bisa berjalan transparan dan efisien.
“Saya rasa begini, kalau kita pemerintah mau menguasai semuanya, itu sarana prasarana juga kita harus siapkan. Zona-zona parkir yang memang harus kita awasi,” kata Jhon. (CBA/ADV DPRD PPU)