Mudyat Akui Program Belum Maksimal, Tersandera Anggaran dan Penyesuaian RPJMD

PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mengakui bahwa sejumlah program pemerintahan yang ia rancang belum bisa dijalankan secara optimal. Masalah utama, menurutnya, terletak pada kondisi anggaran yang masih dalam tahap pergeseran serta belum tuntasnya penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi-misi kepala daerah terpilih.

“Saya ini pengen sebetulnya berjalan beberapa program, namun kita masih terkait persoalan anggaran sebetulnya,” kata Mudyat dalam keterangannya baru-baru ini.

Sejak dilantik sebagai Bupati definitif, Mudyat berusaha menggenjot percepatan pelaksanaan program prioritas. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah masih sangat terbatas. Situasi ini membuat berbagai rencana kegiatan harus tertunda, atau berjalan secara bertahap sambil menunggu kejelasan struktur anggaran.

“Anggaran ini kan kita masih ada Perkada, proses pergeseran dan lain sebagainya,” ujarnya.

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang masih digunakan sebagai dasar penganggaran ini mengindikasikan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum final sepenuhnya. Perkada biasanya digunakan ketika APBD murni belum disahkan oleh DPRD atau masih dalam tahap peralihan kekuasaan dan kebijakan. Artinya, fleksibilitas pengelolaan anggaran di tangan pemerintah daerah sangat terbatas.

Lebih jauh, Mudyat juga menyoroti belum selesainya penyusunan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. Menurutnya, penyesuaian antara RPJMD yang lama dengan visi dan misi kepala daerah terpilih masih berlangsung, sehingga belum bisa digunakan sebagai acuan menyeluruh dalam perencanaan dan pelaksanaan program baru.

“RPJMD juga kita belum selesai, kita masih penyesuaian antara RPJMD dan visi-misi yang kita buat,”ungkapnya.

Penyesuaian RPJMD merupakan tahapan penting agar seluruh program strategis yang dicanangkan Mudyat dapat dilegalkan secara administratif dan masuk ke dalam sistem perencanaan nasional. Tanpa itu, pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas akan selalu berhadapan dengan keterbatasan regulasi dan anggaran.

Meski terkendala secara umum, Mudyat menyebut masih ada beberapa program yang kemungkinan besar tetap bisa dilanjutkan, salah satunya adalah program beasiswa pendidikan. Program ini sebelumnya sudah berjalan di tahun anggaran sebelumnya, dan dinilai sebagai salah satu program sosial yang mendapat respons positif dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa.

“Kalau beasiswa kayaknya ada, karena itu program tahun kemarin cuma masih kita mau lihat ada berapa banyak (anggarannya) karena teman-teman mahasiswa sudah menemui atau audiensi,” ucapnya. (CBA/ADV DISKOMINFO PPU)