Sujiati Soroti Keterlambatan Bibit dalam Program Brigade Pertanian

PPU – Menjelang masa tanam kedua, Program Brigade Pertanian di Penajam Paser Utara (PPU) kembali mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Anggota DPRD PPU, Sujiati, menyoroti langsung kondisi di lapangan setelah menerima laporan dari petani mengenai keterlambatan distribusi bibit yang seharusnya disiapkan melalui program brigade.

Sujiati menyampaikan bahwa keterlambatan tersebut dapat mengganggu siklus tanam yang sangat bergantung pada musim hujan. Jika penanaman tidak dilakukan dalam waktu dekat, para petani akan menghadapi risiko gagal tanam karena sistem pertanian mereka sepenuhnya mengandalkan curah hujan.

“Memang masih ada yang harus kita sedikit koreksi terkait program brigade. Tadi baru saja disampaikan oleh teman-teman di lapangan, karena bibit dari brigade belum hadir,” ujarnya.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Di banyak wilayah pertanian PPU, pengolahan lahan sudah mulai berjalan, namun ketiadaan benih menjadi penghambat utama keberlanjutan proses tanam. Padahal, menurut Sujiati, saat inilah waktu yang paling ideal untuk menanam karena masih tersedia cukup air dari sisa musim hujan.

“Yang kita khawatirkan, ketika bibit itu nanti datang kita enggak bisa tanam, karena kita hanya mengharapkan tadah hujan,” katanya.

Ia menegaskan, jika distribusi bibit masih tertunda hingga bulan Juni atau Juli, maka akan sangat sulit bagi petani untuk memulai tanam. Musim kering yang datang setelah itu akan membuat lahan tidak lagi bisa diolah secara efektif, sehingga seluruh proses pertanian bisa tertunda hingga musim hujan berikutnya.

“Kalau di bulan 6 atau 7 jelas kita sudah enggak bisa tanam karena kering. Tetapi kalau saat ini, saat yang tepat untuk kita melakukan penanaman,” ujar Sujiati.

Kondisi ini, menurutnya, harus segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan kementerian yang menjadi mitra program. Sujiati menyebut, para petani sudah menyampaikan aspirasi agar dilakukan diskusi teknis mengenai kesiapan benih, termasuk memastikan rantai distribusinya berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Jadi, makanya kendala masyarakat kita saat ini adalah di benih. Ini tanah sudah mulai diolah, tetapi benihnya belum ada. Jadi para petani ini meminta diadakan diskusi terkait benih ini,” tuturnya.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD, Sujiati mengaku akan terus mendorong komunikasi intensif dengan pihak kementerian agar masalah distribusi bibit ini segera diatasi. Ia menekankan bahwa tanpa benih yang hadir tepat waktu, program brigade pertanian tidak akan berjalan efektif di lapangan, dan akhirnya akan merugikan petani.

“Makanya nanti juga kita komunikasikan kembali ke kementerian, agar gimana bibit ini dapat segera hadir,” tandasnya. (CBA/ADV DPRD PPU)