Pemangkasan TKD Ancam Perlambatan Pembangunan, Jamaluddin: Hidup Itu Pasang Surut, Sekarang Kita Harus Siap Hadapi Efisiensi
PENAJAM — Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Anggota DPRD Kabupaten PPU, Jamaluddin, menilai kebijakan efisiensi tersebut akan berdampak langsung pada keterlambatan sejumlah program pembangunan, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada dana bagi hasil dari pusat.
Menanggapi situasi tersebut, Jamaluddin menggambarkan kondisi fiskal daerah sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang selalu mengalami naik turun.
“Jadi gini, hidup ini kan pasang surut ya, roda berputar. Kalau dulu di pemerintahan yang lalu alhamdulillah kita itu kaya ketiban durian runtuh. Kalau disambut langsung kan sakit,” ujarnya sambil memberikan perumpamaan.
Dijelaskannya, beberapa tahun sebelumnya, PPU menikmati aliran anggaran yang besar sehingga hampir semua program pembangunan dapat terlaksana tanpa hambatan berarti.
“Artinya begini, dulu itu sangat signifikan anggaran yang masuk sehingga rasa-rasanya tidak ada program yang tidak terlaksana,” kata Jamaluddin.
Namun kini, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, seluruh daerah di Indonesia ikut merasakan imbasnya, tak terkecuali PPU terutama daerah yang mengandalkan dana bagi hasil sebagai tumpuan fiskal.
“Dengan adanya perubahan, terutama efisiensi yang dijalankan pemerintah pusat, tentunya seluruh Indonesia itu terdampak termasuk kita sendiri, terutama daerah yang mengandalkan dana bagi hasil. Kita ini salah satunya,” jelasnya.
Akibat pemangkasan TKD tersebut, Jamaluddin menyebut akan muncul sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pembangunan. Mulai dari program yang terhambat hingga kegiatan yang seharusnya dikerjakan dalam tahun berjalan namun harus ditunda.
“Tentu akhirnya muncul masalah, entah itu program yang tidak bisa jalan, terhambat, ada yang seharusnya tahun ini bisa dikerjakan tapi ditunda dan sebagainya,” tegasnya.
Menurut Jamaluddin, kondisi ini harus dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah prioritas dan strategi yang lebih adaptif agar pembangunan di PPU tetap berjalan meski dalam keadaan fiskal yang terbatas. (rq/ADV)