Wakil Ketua II DPRD PPU Dorong Pemerintah Daerah Rumuskan Langkah Khusus Atasi 1.401 Siswa Putus Sekolah
PENAJAM — Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf, menyoroti seriusnya persoalan pendidikan di daerah, terutama tingginya jumlah siswa putus sekolah.
Jumlah anak yang putus sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah 1.401 anak (termasuk siswa dan mahasiswa) berdasarkan data Pusdatin Pusat Data dan Teknologi Informasi yang dirilis pada November 2025.
Angka tersebut turut memengaruhi capaian raport pendidikan daerah serta menandakan adanya masalah mendasar yang perlu segera diatasi.
Menanggapi hal itu, Andi Yusuf menyampaikan, DPRD PPU mendorong penuh agar pemerintah daerah merumuskan kebijakan khusus dan terarah untuk menekan angka putus sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU.
“Kami untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, saya selaku Wakil Ketua DPRD sangat mendorong sepenuhnya bagaimana supaya SDM di Kabupaten PPU ini mumpuni dan bisa bersaing dengan daerah lain,” ujarnya, Kamis (27/11/2025)
Andi menegaskan bahwa PPU seharusnya tidak lagi menghadapi persoalan mendasar seperti buta aksara. Ia mengapresiasi perkembangan bahwa kasus buta aksara sudah tidak ditemukan lagi, namun menekankan bahwa perhatian pemerintah daerah kini harus difokuskan pada anak-anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.
“Dari zaman dulu pun bagaimana persoalan buta aksara dan sebagainya itu supaya tidak ada lagi. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi yang buta aksara. Tinggal bagaimana anak-anak yang putus sekolah ini diperhatikan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Bahkan, menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan program dan jalur pendidikan khusus termasuk melalui pendidikan nonformal atau program setara lainnya, agar anak-anak yang putus sekolah tetap memiliki kesempatan meningkatkan kompetensi diri.
“Apakah melalui daripada paket C atau sebagainya supaya dia betul-betul percaya diri apabila ada lowongan pekerjaan, dia juga memenuhi persyaratan untuk diterima menjadi tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten PPU,” tambahnya.
Andi berharap, pemerintah daerah segera merumuskan intervensi komprehensif, mulai dari pendataan, pendampingan, penyediaan fasilitas belajar alternatif, hingga peningkatan keterampilan.
Dengan demikian, generasi muda PPU dapat lebih siap bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan daerah, terlebih PPU kini berada di kawasan strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). (rq/ADV)