Syahrudin Soroti Kecamatan Sepaku yang Masih Jadi Beban Daerah Meski Jadi Kawasan IKN
PENAJAM — Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor mengkritisi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai tidak sejalan dengan beban pembiayaan PPU sebagai daerah penyangga sekaligus lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima PPU kini semakin kecil, sementara pengeluaran daerah justru meningkat signifikan akibat pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku.
Syahrudin mengungkapkan, PPU kini menjadi salah satu daerah dengan APBD paling kecil di Kalimantan Timur, kendati memiliki kontribusi yang besar terutama dari sektor migas.
Ia menambahkan bahwa pemotongan DBH tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang seharusnya, sehingga daerah dirugikan.
“Komitmen yang dibangun pusat juga enggak adil ke kita. Pemotongan yang ditetapkan 50 persen ternyata lebih kurang 70 persen, ini sekarang kondisi kita,” jelas Syahrudin, Sabtu (29/11/2025).
Menurut Syahrudin, hadirnya IKN justru membuat pembiayaan daerah semakin membengkak. Meski Sepaku telah menjadi pusat pembangunan IKN, seluruh perangkat pemerintahan dan infrastruktur dasar di kecamatan tersebut masih dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten PPU.
“Dengan hadirnya Ibu Kota itu pasti pembiayaan lebih besar. Kecamatan Sepaku yang sekarang dibangun IKN itu masih kita biayai, semua perangkatnya termasuk infrastrukturnya masih kita biayai walaupun di sana sudah ada otorita,”ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi ini menempatkan PPU pada posisi sulit, di mana pendapatan berkurang namun beban pengeluaran terus meningkat.
“Jadi ini beban-beban kita di daerah ini yah tambah membengkak,” tandasnya.
Sebagai solusi, Syahrudin menilai perlu adanya langkah tegas untuk mengurangi beban fiskal daerah. Salah satunya adalah menjadikan Kecamatan Sepaku sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Otorita IKN.
“Coba misal Sepaku ini dilepas, diambil saja oleh Otorita IKN. Pasti daerah agak lebih ringan dan anggaran kita lebih bisa kita manfaatkan lebih baik,” kata Syahrudin.
Syahrudin menegaskan bahwa DPRD PPU akan terus memperjuangkan hak-hak daerah, khususnya terkait kejelasan formula pembagian TKD dan DBH agar lebih adil dan proporsional. Ia menilai pemerintah pusat harus melihat kondisi objektif PPU sebagai daerah penyangga utama pembangunan IKN.
“Dengan beban pembangunan dan kebutuhan fiskal yang meningkat, PPU membutuhkan dukungan anggaran yang realistis, bukan pemangkasan,” pungkasnya. (rq/ADV)