DPRD PPU Nilai Digitalisasi Pembayaran Belum Cocok untuk UMKM

Ketua Komisi II DPRD PPU, Tohiron.
PPU – Ketua Komisi II DPRD PPU, Tohiron, menilai bahwa digitalisasi pembayaran, seperti penggunaan QRIS, belum sesuai untuk diterapkan secara luas di kalangan UMKM di PPU.
Ia mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha kecil masih lebih nyaman menggunakan transaksi tunai dibandingkan pembayaran digital.
“Pedagang kecil belum sanggup pakai QRIS. Untung mereka cuma Rp10.000, kalau sekali transaksi kena biaya Rp3.000, ya rugi,” kata Tohiron.
Menurutnya, sistem pembayaran digital lebih cocok untuk produk atau bisnis tertentu, namun belum relevan bagi sebagian besar UMKM di PPU, terutama yang berskala kecil. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa penggunaan uang digital masih menjadi tantangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Di pasar, kalau ada UMKM yang tidak mau terima uang tunai dan harus pakai QRIS, saya yakin barangnya tidak laku,” tegasnya.
Tohiron juga menambahkan bahwa perkembangan penggunaan uang digital sebaiknya tidak dipaksakan. Menurutnya, masyarakat akan beradaptasi secara alami sesuai kebutuhan mereka.
“Kalau orang sudah merasa nyaman dan siap, mereka akan pakai uang digital dengan sendirinya. Tapi kalau masih lebih nyaman pegang uang tunai, ya tidak akan terjadi,” pungkasnya. (NWL)