Ketua Komisi II DPRD PPU Soroti Sistem Administrasi THL

PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Tohiron, menyoroti sistem administrasi baru yang diterapkan terhadap Tenaga Harian Lepas (THL). Menurutnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan para pekerja karena tidak memberikan jaminan keberlanjutan pekerjaan.

“Akhirnya ini sebenarnya hanya mengakali sistem administrasi supaya di satu sisi THL tetap terakomodir,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, THL memiliki jaminan bahwa jasanya akan terus digunakan. Namun, dengan sistem baru yang memasukkan mereka ke dalam e-katalog, keberlanjutan pekerjaan mereka menjadi tidak pasti.

“Kalau kemarin dengan posisi dia sebagai THL, kan sudah punya jaminan bahwa jasanya akan dipakai. Dengan pola ini, dia nggak punya jaminan karena dia hanya diposkan di e-katalog. Kalau perlu, akan dipakai, kalau tidak, ya tidak,” jelasnya.

Tohiron menilai bahwa kebijakan ini membuat keberadaan THL bergantung sepenuhnya pada kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan jasa mereka.

“Secara tidak langsung, ini cara mengakali agar pemerintah tidak terlalu disalahkan dalam kondisi THL saat ini,” tutupnya.