Negara Harus Hargai Rakyat, Jangan Sampai Bandara Jadi Penghalang Akses Warga
PPU – Pembangunan Bandara VVIP di Penajam Paser Utara (PPU) terus bergulir sebagai bagian dari proyek strategis nasional di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun di balik gegap gempita proyek besar ini, Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh menyingkirkan hak-hak dasar masyarakat, terutama soal akses jalan antarwilayah.
“Negara ini harus menghargai rakyat. Apa artinya kita punya negara kalau kita enggak punya rakyat? Yang punya negara ini ya rakyat,” ujar Thohiron dengan nada serius.
Menurutnya, pembangunan Bandara VVIP memang tidak bisa dihindari, tapi konsekuensi dari pembangunan itu juga tidak boleh diabaikan. Salah satunya, penutupan akses utama ke tiga kelurahan: Jenebora, Gersik, dan Pantai Lango. Penutupan tersebut membuat warga harus memutar jauh untuk mencapai wilayah yang sebelumnya bisa dijangkau lebih cepat.
“Bandara VVIP itu sekarang kan sudah jalan. Tapi dia menutup akses tiga kelurahan: Jenebora, Gersik, dan Pantai Lango,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Thohiron, sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses ke pasar, sekolah, tempat kerja, dan pelayanan dasar lainnya. Ia menyebut bahwa pembangunan tidak boleh membuat rakyat justru semakin sulit bergerak di tanahnya sendiri.
“Sekarang masyarakat harus mutar jalannya jauh. Nah, kalau saya lihat, itu konsekuensinya berat. Tapi memang karena ini bandara, ya nggak bisa sembarang dilewati,” katanya.
Namun, menurutnya, persoalan ini bukan berarti tak bisa dicari jalan keluarnya. Thohiron mendesak agar pihak pengelola bandara maupun pemerintah terkait segera memikirkan dan merealisasikan jalur alternatif yang layak bagi warga sekitar.
“Tapi kalau bisa, pihak bandara harus cari alternatif. Akses baru harus segera dibuka. Jangan sampai bandara sudah jadi, tapi masyarakat malah enggak bisa lewat. Itu enggak adil,” tegasnya.
Thohiron menambahkan bahwa pembangunan seharusnya membawa kemudahan bagi warga, bukan menyisakan masalah baru. Ia percaya pemerintah maupun pihak bandara tidak akan tinggal diam melihat kondisi ini. Ia berharap, penyelesaian masalah akses ini masuk ke dalam prioritas utama sebelum bandara benar-benar mulai beroperasi secara penuh.
“Tapi saya yakin ya, itu pasti akan segera dicarikan solusi,” ujarnya. (CBA/ADV DPRD PPU)