Syahrudin Usul Peran Bank Kaltimtara Atasi Sulitnya Akses Pupuk Petani
PPU – Upaya menciptakan akses pupuk yang mudah dan terjangkau bagi petani kembali menjadi sorotan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengusulkan agar Bank Kaltimtara dilibatkan secara aktif dalam penyederhanaan sistem distribusi dan transaksi pupuk bersubsidi, menggantikan pola lama yang dinilai menyulitkan petani.
“Kami sebenarnya ada gagasan, bagaimana Bank Kaltimtara ikut berpartisipasi mengurai juga masalah kemudahan akses untuk berbelanja pupuk itu,” ujar Syahrudin.
Selama ini, akses pupuk bersubsidi masih bergantung pada penggunaan Kartu Tani yang terintegrasi secara eksklusif dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun, sistem tersebut bukannya mempercepat, justru kerap menambah beban teknis dan administratif bagi petani di lapangan. Menurut Syahrudin, banyak petani yang akhirnya kesulitan mendapatkan pupuk karena harus melewati prosedur yang tidak praktis.
“Kemarin sempat ada kendala karena ada kartu tani yang terintegrasi dengan Bank BRI, ternyata BRI itu enggak ada isinya, disuruh menganteri dulu ke BRI untuk stor baru bisa dibelanjakan,” jelasnya.
Kondisi ini membuat alur distribusi pupuk menjadi lebih panjang dan birokratis. Petani yang semestinya bisa langsung membeli pupuk di kios terdekat, justru terhambat karena harus berurusan dengan sistem perbankan terlebih dahulu, bahkan harus pergi ke kantor cabang BRI yang jumlahnya terbatas di wilayah PPU.
Situasi ini semakin mempersulit, terutama bagi petani di daerah pedesaan yang jauh dari pusat layanan keuangan.
“Kalau seperti itu kan semakin jauh birokrasinya,” tambahnya.
Syahrudin menilai, ketergantungan sistem kartu tani pada satu lembaga keuangan nasional menyulitkan daerah untuk menciptakan fleksibilitas dan inovasi layanan. Padahal, Bank Kaltimtara sebagai bank daerah seharusnya memiliki ruang untuk terlibat lebih aktif dalam kebijakan pertanian lokal, termasuk memberikan dukungan pembiayaan dan transaksi langsung di lapangan.
Ia membayangkan skema yang lebih praktis: petani cukup membuka rekening di Bank Kaltimtara, lalu langsung bisa mengakses pupuk bersubsidi di kios tanpa harus melalui proses setor tunai ke bank nasional. Dengan demikian, waktu, tenaga, dan biaya petani dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat peran bank daerah dalam mendukung ketahanan pangan.
Lebih lanjut, Syahrudin menegaskan bahwa DPRD siap mendukung inisiatif yang bertujuan meringankan beban petani. Baginya, sektor pertanian bukan hanya urusan produksi, tetapi juga efisiensi distribusi input, termasuk pupuk yang menjadi komponen vital dalam keberlangsungan musim tanam.
Menurutnya, skema kerja sama lintas sektor—antara dinas pertanian, bank daerah, distributor pupuk, dan DPRD—perlu segera diformulasikan. Ia juga mengingatkan bahwa akses pupuk bersubsidi tidak boleh lagi dibebani prosedur yang melelahkan, karena pada akhirnya akan berdampak pada semangat petani dan stabilitas hasil produksi.
“Kita jangan membuat petani kelelahan oleh sistem. Biarkan mereka fokus menanam, tugas kita menciptakan kemudahan,” tegasnya. (CBA/ADV DPRD PPU)