Parit Kecil Lebih Dibutuhkan Petani, Syahrudin Dorong Intervensi Langsung ke Lahan
PPU – Masalah klasik pertanian di Penajam Paser Utara (PPU) kembali mendapat sorotan dari Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor. Ia menilai program pemerintah selama ini terlalu banyak bertumpu pada uji coba semata, melalui demplot-demplot pertanian yang tidak pernah berujung pada perbaikan sistematis.
Padahal, menurutnya, solusi nyata di lapangan sudah terlihat—tinggal keberlanjutan dan komitmen pemerintah yang dibutuhkan.
“Saya kemarin ada beberapa memberikan distribusi kepada kelompok-kelompok tani itu supaya memudahkan, jadi kalau ada tanahnya yang tidak subur diberikan pupuk jenis tertentu,” ujar Syahrudin.
Inisiatif itu, kata dia, dilakukan secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap petani yang selama ini kesulitan mengolah lahan kering dan kurang produktif. Hasilnya, cukup menggembirakan. Dengan pemilihan jenis pupuk yang tepat, tanah-tanah yang semula dinilai tandus pun masih bisa menghasilkan panen yang layak.
“Ternyata memang bagus hasilnya, walaupun tanahnya kering, tetapi hasilnya masih bagus. Nah, tinggal pemerintah ini secara sustainable memberikan bantuan,” lanjutnya.
Menurut Syahrudin, selama ini perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian kerap tidak fokus. Program-program yang diluncurkan cenderung bersifat seremonial dan jangka pendek. Misalnya, model demplot atau lahan percontohan pertanian yang hanya dijadikan lokasi uji coba tanpa kesinambungan, apalagi replikasi skala besar.
“Kita ini kan terlalu banyak demplot-demplot, akhirnya tidak ada konsentrasi kita untuk mau mengarah ke perbaikan-perbaikan pertanian kita,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa para petani bukan sekadar objek percobaan, tapi pelaku utama ketahanan pangan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir dengan intervensi yang nyata, mulai dari penyediaan input pertanian yang sesuai dengan kondisi tanah hingga membangun infrastruktur pendukung seperti irigasi skala kecil.
Salah satu hal yang menurutnya sering luput dari perhatian adalah kebutuhan petani terhadap akses air di tingkat tapak. Di luar proyek irigasi besar yang berada dalam kewenangan provinsi maupun pusat, petani masih memerlukan dukungan infrastruktur sederhana seperti parit-parit kecil pengalir air ke lahan mereka.
“Kalau dari kami juga mendorong hadirnya parit-parit kecil yang mengarah ke lahan pertanian, kalau parit primer itu kan beda kewenangan,” jelas Syahrudin.
Ia menekankan bahwa infrastruktur skala kecil ini justru paling relevan dengan kebutuhan petani sehari-hari. Di tengah ancaman perubahan iklim dan musim tanam yang tidak menentu, keberadaan saluran air mikro dapat menjaga kelembapan tanah dan mencegah gagal panen.
“Kalau kita mau pertanian kita maju, jangan setengah-setengah. Sudah waktunya kita fokus, bukan sekadar coba-coba,” tutupnya. (CBA/ADV DPRD PPU)