Kepala Bapenda Akui Kemandirian Fiskal PPU Masih Jauh: “Tetapi Minimal Sudah Berjuang”

PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum bisa disebut mandiri secara fiskal. Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada tepat di seberang wilayahnya, daerah ini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, tak menampik kenyataan tersebut. Menurutnya, kemandirian keuangan daerah masih menjadi cita-cita yang belum mudah dicapai.

“Kalau untuk PPU, sangat jauh. Kita kalau mau mengurangi ketergantungan, kalau dari sisi yang ada saat ini, sangat jauh. Tetapi minimal sudah berjuang,” kata Hadi saat ditemui di ruang kerjanya.

Pengakuan itu menjadi refleksi jujur atas situasi fiskal PPU yang selama ini sebagian besar ditopang oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan tumbuh, kontribusinya masih terbatas untuk menutupi kebutuhan belanja daerah secara menyeluruh. 

Struktur PAD PPU saat ini masih mengandalkan sektor-sektor tradisional seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi pasar, hingga jasa pelayanan dasar.

Menurut Hadi, jika ingin keluar dari ketergantungan tersebut, satu-satunya jalan adalah menghadirkan investasi sektor industri dan manufaktur yang mampu menggerakkan ekonomi lokal secara lebih luas.

“Kemandirian itu bisa kita capai jika investasi manufaktur atau industri itu bisa terealisasi,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan Hadi menyebut industri sebagai kunci. Basis ekonomi PPU selama ini belum terdiversifikasi. Daerah ini belum memiliki klaster industri besar yang mampu menciptakan ekosistem pajak daerah yang kokoh. Sebagian besar aktivitas ekonomi bersifat konsumtif dan jasa, sementara sektor produktif masih dalam tahap embrionik. (CBA/ADV DISKOMINFO PPU)