Mimpi Kemandirian Fiskal PPU: Di Tengah Bandara VVIP dan Harapan pada Investasi
PPU – Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berada pada simpang jalan antara harapan dan realitas. Sebagai daerah penyangga yang langsung berbatasan dengan kawasan inti ibu kota baru, PPU digadang-gadang memiliki posisi strategis untuk tumbuh cepat. Namun, di balik potensi tersebut, capaian kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, tak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi. Ia meyakini bahwa kemandirian daerah bukan sesuatu yang mustahil, tetapi syarat untuk mencapainya tidak ringan.
“Saya yakin itu bisa, tetapi syaratnya banyak. Investasi yang baik kan syaratnya infrastrukturnya harus bagus, aksesibilitas baik, tersedia fasilitas. Saya yakin kalau investasi ada, kemandirian daerah terwujud,” ujar Hadi saat ditemui di ruang kerjanya.
Penegasan itu bukan tanpa dasar. Investasi, terutama di sektor manufaktur dan jasa strategis, dianggap sebagai katalis utama pertumbuhan fiskal lokal. Namun, untuk menarik investor masuk, pemerintah daerah harus lebih dulu menjawab tantangan mendasar: infrastruktur dasar yang belum merata, aksesibilitas terbatas, serta kepastian arah pembangunan.
PPU, sejatinya, memiliki modal strategis yang jarang dimiliki daerah lain. Bandara VVIP yang berdiri megah di wilayah ini merupakan salah satu simpul logistik nasional yang langsung terhubung dengan kawasan IKN. Namun Hadi mengingatkan bahwa infrastruktur saja tak cukup jika tidak disertai strategi pembangunan yang terfokus dan berkelanjutan.
“Apalagi melihat posisi PPU sebagai penyangga IKN. Di PPU ada Bandara VVIP yang besar. Harusnya itu menjadi keunggulan yang bisa kita maksimalkan untuk kemandirian daerah. Tetapi itu tadi, pembangunan kita harus fokus ke mana,” katanya.
Hadi menyoroti pentingnya konsolidasi arah kebijakan antara pusat dan daerah. Tanpa sinergi yang kuat, potensi bisa berubah menjadi beban. Ia melihat bahwa saat ini, Pemerintah Kabupaten PPU tengah berupaya keras membenahi berbagai aspek mendasar, mulai dari struktur anggaran, pelayanan publik, hingga iklim usaha.
“Jadi pemerintahan ini sedang berjuang, masih banyak pembenahan,” ujarnya.
Upaya pembenahan ini berlangsung di tengah tekanan tinggi. PPU dihadapkan pada ekspektasi besar sebagai mitra strategis IKN, namun dengan kapasitas fiskal yang masih terbatas. Anggaran masih sangat tergantung pada dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menopang kebutuhan dasar secara mandiri.
Namun Hadi tetap memandang ke depan dengan penuh harapan. Ia meyakini bahwa kepemimpinan baru di bawah Bupati Mudyat bisa membawa perubahan arah, terutama dalam membangun fondasi kemandirian daerah.
“Ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Bupati Mudyat, kami selaku kepala SKPD berusaha maksimal mewujudkan kabupaten mandiri seperti kota-kota tetangga,” ujarnya. (CBA/ADV DISKOMINFO PPU)