Dukungan Penuh Pemkab PPU untuk Sekolah Rakyat, Tohar Pastikan Lahan Clear and Clean
PPU – Langkah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat (SR) dari Kementerian Sosial terus menunjukkan progres konkret. Sekretaris Daerah PPU, Tohar, hadir langsung memenuhi undangan Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, dalam forum penting yang digelar di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (21/4).
Pertemuan itu secara khusus membahas dokumen usulan pembangunan SR di wilayah PPU, sekaligus melakukan klarifikasi teknis terkait kesiapan daerah. “Yang dilakukan klarifikasi dalam desk ini antara lain komitmen pemerintah daerah atas rencana pembangunan SR, dan kesiapan lahan yang dicadangkan oleh pemerintah daerah alas hak dan telah clean and clear,” ujar Tohar, Selasa (22/4).
Ia menjelaskan, dokumen yang disampaikan mencakup sejumlah komponen teknis, mulai dari pemetaan ruang berdasarkan RTRW dan RDTR, jumlah rombongan belajar dari jenjang SD hingga SMA, serta ketersediaan sarana dasar seperti air bersih dan listrik. Tohar juga menyebut, tindak lanjut dari pertemuan ini adalah peninjauan lapangan oleh tim teknis Kemensos untuk memverifikasi langsung kesiapan lahan.
“Setelah itu kita tunggu tim advance dari kementerian teknis untuk visitasi ke lokasi yang direncanakan,” lanjutnya.
Dalam konteks peran daerah, Tohar memastikan bahwa kontribusi Pemkab PPU meliputi dua aspek utama. Pertama adalah penyediaan lahan seluas 6-7 hektare di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Kedua, pendataan calon peserta didik berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penerimaan siswa SR ke depan.
Kepala Dinas Sosial PPU, Saidin, yang juga turut terlibat dalam penyusunan proposal, menambahkan bahwa dokumen usulan dari Pemkab telah direspons positif oleh pihak Kemensos. “Selanjutnya, kementerian ingin memastikan lokasi tersebut telah clear and clean,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab daerah sebatas pada penyediaan lahan, sementara pembangunan fisik dan seluruh biaya operasional sekolah akan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat.
Sebagaimana diketahui, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang dirancang sebagai sekolah berasrama gratis. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan konsep ini, para siswa akan ditanggung seluruh biaya pendidikan, konsumsi, hingga akomodasi, dengan harapan mencetak generasi yang mampu menjadi agen perubahan sosial dan ekonomi di masa depan. (CBA/ADV DISKOMINFO PPU)