Pengurangan TKD Dinilai Tekan Ruang Gerak Legislator, Jamaluddin : Kita Harus Menyesuaikan, Tidak Bisa Memaksakan
PENAJAM β Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang akan berlaku pada tahun anggaran 2026 turut berdampak pada kemampuan anggota DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, saat menanggapi pertanyaan mengenai pengaruh pemotongan TKD terhadap program aspirasi dewan.
Menurutnya, karena pemangkasan TKD merupakan kebijakan nasional, seluruh daerah termasuk PPU ikut terdampak. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran semakin terbatas. Sehingga DPRD harus mampu menyesuaikan aspirasi konstituen dengan kemampuan fiskal daerah yang ada.
βJadi gini, kalau ini dampak keuangan secara nasional kemudian kita juga tentunya di skala kabupaten berdampak, maka ya kita teman-teman di DPRD harus bisa menyesuaikan,β ujar Jamaluddin, Kamis (13/11/2025).
Ia mencontohkan, biasanya setiap anggota DPRD mengajukan sejumlah kegiatan dari hasil reses di dapil masing-masing. Namun ketika anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) menurun akibat pemangkasan TKD, tidak semua program bisa didorong untuk direalisasikan.
βKalau kemarin misalnya di dapil masing-masing ada sepuluh kegiatan yang muncul untuk kita ajukan, ternyata anggaran untuk mendukung pokir kita itu minim ya, maka kita harus sesuaikan. Kita tidak bisa memaksakan,β tegasnya.
Jamaluddin menekankan bahwa DPRD tidak bisa memaksakan program jika kondisi anggaran tidak memungkinkan, karena seluruh penggunaan anggaran sudah memiliki ketentuan yang ketat dan harus mengikuti kemampuan keuangan daerah.
βCara apa kita memaksakan, sementara anggarannya seperti itu dan sudah ada ketentuannya. Jadi kita yang harus bisa menyesuaikan diri,β pungkasnya.
Ia berharap masyarakat memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi daerah, serta tetap mendukung upaya DPRD dan pemerintah dalam mencari solusi agar program-program prioritas tetap dapat dijalankan meski dalam keterbatasan anggaran. (rq/ADV)