Pemangkasan TKD, DPRD PPU Minta Pemerintah Tetap Prioritaskan Program Masyarakat
PENAJAM — Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menyoroti dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat terhadap postur APBD 2026.
Menurutnya, pengurangan alokasi tersebut berpotensi menurunkan kapasitas fiskal daerah secara signifikan dan mempengaruhi banyak program pelayanan publik.
“Pemangkasan dana TKD pastinya akan terdampak sekali, APBD kita itu turun jauh sekali. Namun karena proses pembahasannya masih berjalan, kita tunggu saja nanti dari teman-teman Banggar dan TAPD seperti apa hasil akhirnya,” kata Bijak.
Ia menegaskan, meski APBD mengalami penyusutan, kegiatan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh berhenti. Menurutnya, sektor ekonomi masyarakat menjadi titik paling krusial yang harus tetap diprioritaskan dalam situasi fiskal yang terbatas.
“Yang perlu ditekankan bahwa kegiatan ini tidak boleh berhenti, terutama kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, apalagi ekonomi masyarakat. Tahun 2026 anggaran kita sangat menyusut, dan itu harus menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bijak menyebut kondisi ini akan memaksa pemerintah daerah memiliki sudut pandang baru dalam menentukan mana program yang benar-benar prioritas. Ia menilai situasi 2026 dapat menjadi momentum evaluasi dan penataan ulang arah pembangunan daerah ke depan.
“Nanti akhirnya pemerintah akan memiliki sudut pandang baru terhadap mana program-program prioritas. Ini bisa menjadi modal bagus untuk tahun-tahun selanjutnya, kita bisa mengukur dari kondisi tahun 2026,” jelasnya.
Terkait peran DPRD, Bijak mengakui bahwa pemangkasan TKD juga berdampak pada ruang gerak lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk usulan-usulan dari hasil reses dan kebutuhan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Tentu teman-teman dewan lain juga terdampak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, karena harus melihat mana yang prioritas ke depan. Tapi sebagai anggota DPRD, kita tetap akan memperjuangkan apa saja hak-hak masyarakat,” tandasnya.
Namun demikian, Bijak menilai situasi ini tidak boleh membuat pemerintah atau DPRD berhenti bergerak. Ia menekankan perlunya mencari solusi kreatif agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran terbatas.
“Kita tidak bisa tinggal diam meratapi nasib. Kita harus tetap bekerja dan memikirkan solusi-solusi ke depannya,” pungkasnya. (rq/ADV)