DPRD PPU Soroti Pengelolaan Perkebunan Sawit, Syahrudin : Harus Terorganisir Agar Harga TBS Tidak Dimainkan
PENAJAM — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor menekankan pentingnya pembenahan tata kelola kelompok perkebunan sawit di daerah.
Ia menyebut banyak persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh tidak terorganisirnya para petani sawit, sehingga mereka rentan menghadapi fluktuasi harga yang merugikan.
Menurut Syahrudin, bila kelompok perkebunan sawit dapat dikelola layaknya kelompok tani pada sektor pertanian, maka mereka bisa diarahkan dan mendapat dukungan lebih maksimal dari pemerintah pusat.
“Memang kelompok-kelompok perkebunan sawit ini kan tidak terkelola dengan baik. Seandainya itu sama dengan kelompok-kelompok tani tentu juga bisa diarahkan dan dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Syahrudin, Rabu (26/11/2025).
Ia mengungkapkan, gejolak harga yang selama ini terjadi, termasuk turunnya harga tandan buah segar (TBS) hingga sangat rendah, dipicu oleh lemahnya organisasi dan koordinasi petani. Kondisi ini membuat harga mudah dimainkan oleh pihak tertentu, termasuk pemilik pabrik kelapa sawit (PKS).
“Ada gejolak muncul masalah-masalah itu karena tidak terorganisir dengan baik. Fluktuatif harga itu bisa aja dimainkan oleh para pemilik PKS. Contoh, kalau di Sumatra harganya 3.000, kemudian di sini sampai 1.000 bahkan di bawah sempat waktu itu,” jelasnya.
Syahrudin menekankan perlunya adanya kesepakatan harga jual TBS yang layak agar petani tidak merugi, mengingat biaya operasional yang harus mereka tanggung cukup tinggi mulai dari pemupukan, pemeliharaan, hingga biaya angkut.
“Harus ada disepakati harga jual berapa sih yang layak supaya tidak membebani biaya operasional. Karena kalau itu di bawah 1.000 dijual, pasti orang tidak bisa menjual karena cost operasionalnya cukup tinggi,” ucapnya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini harga TBS di PPU mulai menunjukkan perbaikan dan memberikan harapan bagi petani sawit.
“Kalau dilihat di jalan-jalan itu, yah lumayan lah sudah peningkatan harga TBS-nya,” kata Syahrudin.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung stigma bahwa pemilik kebun sawit identik dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. Menurutnya, hal itu muncul karena biaya awal dan biaya perawatan sawit memang tidak kecil. Namun apabila dikelola dengan baik, sawit tetap menjadi usaha yang menjanjikan.
“Punya lahan harus dibersihkan, dirawat dengan baik. Pasti potensinya cukup besar dan menjanjikan masa depan. Jadi saya kira masih layak lah 5 sampai 10 tahun ke depan untuk dikembangkan,” pungkasnya.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam mendorong terbentuknya kelompok kebun sawit yang lebih solid, sehingga petani memiliki posisi tawar lebih baik dan tidak lagi menjadi korban permainan harga. (rq/ADV)