Potensi Perikanan PPU untuk IKN Besar, DPRD Dorong Dukungan Nyata bagi Nelayan

PENAJAM PASER UTARA – Sektor perikanan tangkap di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, dinilai memiliki prospek besar seiring dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
PPU tidak hanya dipandang memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu daerah penyangga kebutuhan pangan hasil laut bagi kawasan IKN.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Roman Rading, mengatakan potensi tersebut perlu diimbangi dengan dukungan konkret dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, khususnya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan nelayan. “Pemerintah daerah harus hadir memberikan dukungan konkret demi menggenjot hasil tangkapan nelayan di PPU. Sektor perikanan ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan potensinya sangat besar untuk berkembang pesat,” ujar Roman, Senin (14/9/2026).

Roman mengatakan dukungan pemerintah melalui Dinas Perikanan perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dihadapi nelayan di lapangan. Menurut dia, intervensi pemerintah tidak cukup berhenti pada perencanaan program, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk bantuan dan pendampingan yang dapat meningkatkan produktivitas nelayan. Salah satu langkah yang didorong DPRD PPU adalah modernisasi alat tangkap. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang memadai sekaligus tetap memperhatikan aspek ramah lingkungan.

Selain bantuan peralatan, Roman mendorong pemerintah untuk memperkuat penyuluhan, sosialisasi, dan bimbingan teknis (bimtek) bagi nelayan secara berkala. Dukungan pembiayaan dan permodalan juga dinilai penting untuk membantu nelayan memenuhi kebutuhan operasional, sehingga kegiatan penangkapan ikan dapat berjalan secara berkelanjutan. Roman menilai nelayan memiliki posisi penting dalam rantai pasok pangan karena menyediakan sumber protein bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan sektor perikanan PPU. “Nelayan adalah garda terdepan penyedia sumber protein masyarakat. Sudah sepatutnya ada perhatian lebih dari pemerintah untuk menunjang peningkatan perekonomian mereka. Peran mereka sangat krusial sebagai penyuplai pangan lokal PPU dan IKN Nusantara ke depan,” katanya.

Menurut Roman, cita-cita menjadikan PPU sebagai salah satu daerah penyangga perikanan bagi IKN membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kebijakan yang disusun, kata dia, harus berpijak pada kebutuhan masyarakat pesisir. Roman menyebut aspirasi mengenai dukungan pemerintah terhadap nelayan menjadi salah satu hal yang kerap disampaikan masyarakat dalam agenda reses DPRD. “Perlu sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemkab PPU. Saat kami turun ke masyarakat melalui agenda reses, aspirasi dan harapan yang disampaikan para nelayan di kawasan pesisir selalu sama, mereka butuh perhatian dan dukungan nyata. Aspirasi inilah yang terus kami perjuangkan di legislatif,” ujarnya.

Potensi tersebut ditopang oleh basis nelayan dan armada perikanan yang cukup besar. Data yang disampaikan menunjukkan terdapat 2.902 nelayan aktif, 367 kelompok nelayan, serta 2.505 unit armada kapal dengan berbagai ukuran di Kabupaten PPU. Dari sisi produksi, sektor perikanan tangkap PPU juga menunjukkan peningkatan. Pada 2025, produksi ikan tangkap tercatat 6.672 ton, naik dibandingkan produksi pada 2024 yang mencapai 6.606 ton.
Kenaikan produksi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa sektor perikanan tangkap PPU memiliki ruang untuk terus dikembangkan, terutama dengan dukungan sarana, peningkatan kapasitas nelayan, akses permodalan, serta sinergi kebijakan pemerintah daerah. Dengan penguatan sektor perikanan tersebut, PPU berpeluang memainkan peran lebih besar dalam mendukung ketersediaan pangan hasil laut bagi masyarakat lokal maupun kawasan IKN.(adv/jr)