DPRD PPU Dorong Industri Pengolahan Ikan, Pasokan Bahan Baku Jadi Tantangan
BORNEOTIMESONLINE.COM, PENAJAM – Peluang investasi industri pengolahan ikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, dinilai masih terbuka lebar. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan bahan baku perikanan secara konsisten sebelum mendorong masuknya investasi sektor tersebut.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengatakan kontinuitas produksi ikan menjadi salah satu faktor utama yang akan dipertimbangkan investor. Menurut dia, industri pengolahan membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dalam jumlah yang memadai dan berkelanjutan. “Selama produksi kita itu bisa istiqomah, pabrik itu gampang. Investor pasti berebut,” kata Thohiron, Sabtu (29/8/2026).
Politisi PKS tersebut menyebut persoalan utama sektor perikanan PPU saat ini bukan semata-mata peluang pembangunan industri, melainkan menjaga kestabilan produksi dan pendapatan nelayan. Fluktuasi produksi dan pendapatan, kata dia, masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepastian pasokan bahan baku bagi industri pengolahan ikan. “Yang jadi persoalan ini adalah konsistensi pendapatan di sektor perikanan itu yang masih naik-turun,” ujarnya.
Thohiron menilai penguatan sektor hulu perlu menjadi perhatian sebelum pembangunan industri pengolahan ikan direalisasikan. Berbagai terobosan dapat dilakukan, termasuk melalui pengembangan pembibitan hingga penangkaran.
Menurut dia, organisasi perangkat daerah (OPD) harus lebih aktif melihat dan mengembangkan peluang di sektor perikanan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini memiliki keterbatasan. “Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya,” tegasnya.
Penguatan produksi di sektor hulu diharapkan dapat menciptakan ekosistem perikanan yang lebih stabil. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku industri dapat dipenuhi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepastian pendapatan bagi pelaku usaha perikanan.
Di sisi lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai dapat menjadi salah satu penunjang pengembangan ekosistem perikanan di PPU.
Thohiron mengatakan daerah sebelumnya sempat menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan program tersebut. Salah satunya terkait ketentuan awal mengenai kebutuhan lahan sekitar lima hektare.
Menurut dia, persyaratan tersebut cukup sulit dipenuhi karena keterbatasan lahan yang tersedia. “Kalau lima hektare, daerah enggak ada yang mampu,” ungkapnya.
Peluang PPU untuk mendapatkan program KNMP kemudian terbuka setelah terjadi penyesuaian terhadap ketentuan luas lahan. Perubahan persyaratan tersebut membuat pemerintah daerah akhirnya dapat memenuhi ketentuan yang dibutuhkan.
Dua KNMP direncanakan dibangun di Kelurahan Nenang dan Kelurahan Tanjung Tengah. Nilai pembangunan kedua kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp14 miliar. Keberadaan KNMP diharapkan turut memperkuat ekosistem perikanan PPU, terutama dalam mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat nelayan.(adv/djr)