Syahrudin Dorong Pemkab PPU Cari Sumber Dana Pembangunan di Luar APBD
BORNEOTIMESONLINE.COM,PENAJAM — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mendorong pemerintah kabupaten mencari sumber pendanaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dorongan tersebut disampaikan di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Menurut Syahrudin, penurunan kemampuan anggaran daerah membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. “Memang kita karena kondisi situasi terkini ini situasi sulit, apalagi anggaran kita setiap tahunnya mulai turun,” kata Syahrudin, Sabtu (29/8/2026).
Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu melihat berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah membuka ruang investasi. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menciptakan iklim yang memungkinkan investasi masuk dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi serta pendapatan daerah. “Kalau berharap hanya APBD, saya kira ini tidak bisa kita membangun,” ujarnya.
Selain investasi, Syahrudin mendorong Pemkab PPU lebih aktif memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurut dia, berbagai program pembangunan yang telah disiapkan daerah perlu dikomunikasikan secara intensif kepada kementerian dan lembaga terkait agar berpeluang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat.
“Untuk itu saya kira kondisi situasi yang sulit ini kepala daerah harus punya kreativitas, membuka ruang kepada investasi, kemudian berharap ke pemerintah pusat untuk melobi-lobi anggaran supaya bisa program-program yang sudah ada sekarang ini,” jelasnya.
Ia menilai kreativitas kepala daerah dalam mencari alternatif pembiayaan menjadi semakin penting ketika kapasitas fiskal daerah mengalami tekanan. Dengan strategi tersebut, pembangunan di PPU diharapkan tetap dapat berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Dorongan DPRD tersebut sejalan dengan langkah Pemkab PPU yang meminta organisasi perangkat daerah (OPD) lebih proaktif mengejar program pembangunan dari pemerintah pusat. Sejumlah usulan pembangunan infrastruktur PPU telah diajukan melalui mekanisme yang tersedia pada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Di sektor irigasi, misalnya, lima dari tujuh usulan PPU melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI) telah mendapat persetujuan pemerintah pusat. Total nilai usulan yang disetujui mencapai Rp12,599 miliar.
Sementara di sektor jalan, tiga usulan penanganan ruas jalan melalui aplikasi SITIA telah disetujui secara administrasi. Nilai ketiga usulan tersebut diperkirakan mencapai Rp100 miliar dan saat ini masih menunggu proses verifikasi dari pemerintah pusat.
Syahrudin menilai berbagai upaya tersebut perlu terus diperkuat. Menurutnya, mencari sumber pendanaan alternatif merupakan kebutuhan penting agar pembangunan Kabupaten PPU tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dengan mengoptimalkan investasi dan memperluas akses terhadap program serta anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa hanya bertumpu pada APBD.(adv/djr)