Pernyataan PKB soal Rudy–Seno Terlalu Prematur, Begini tanggapan Bendahara Gerindra Kaltim
SAMARINDA – Bendahara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menanggapi pernyataan Ketua PKB Kaltim, Syafruddin, yang menyebut partainya tidak akan mengusung pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Sabaruddin menegaskan dalam dinamika politik, setiap partai memiliki hak prerogatif untuk menentukan sikap dan arah dukungan politiknya.
“Statement Pak Syafruddin sebagai Ketua PKB saya pikir itu hak prerogatif beliau untuk menyampaikan sikap seperti itu. Kalau PKB mengatakan tidak lagi mendukung Rudy–Seno, tentu itu hak mereka,” ujar Sabaruddin, Minggu (8/3/2026).
Dia mengingatkan dinamika politik dapat berubah seiring berjalannya waktu. Menurutnya, konstelasi politik menjelang Pilkada masih sangat mungkin berubah, termasuk kemungkinan munculnya kombinasi pasangan baru di masa depan.
“Politik itu dinamis. Hari ini bisa saja orang menyampaikan tidak mendukung, tetapi bagaimana dengan situasi besok atau beberapa tahun ke depan?,” bebernya.
“Bisa saja nanti muncul pasangan baru, misalnya Seno dengan figur lain, atau Rudy dengan pasangan yang berbeda. Semua kemungkinan dalam politik selalu terbuka,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu juga menekankan masa pemerintahan saat ini baru berjalan sekitar satu tahun. Sementara masih ada waktu sekitar empat tahun sebelum kontestasi politik berikutnya.
Oleh karena itu, menurutnya terlalu cepat untuk memastikan arah dukungan politik sejak sekarang.
“Perjalanan pemerintahan ini baru berjalan satu tahun. Kita masih memiliki waktu yang cukup panjang. Terlalu prematur jika sudah menyimpulkan dukungan politik untuk Pilkada yang masih beberapa tahun lagi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai perbedaan pandangan di antara partai politik dalam koalisi maupun di luar koalisi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Kritik dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah juga menjadi bagian penting dalam menjaga jalannya pemerintahan.
“Dalam sebuah dukungan politik tentu ada yang puas dan ada yang tidak puas, itu hal yang wajar. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama mengontrol kebijakan yang diambil oleh gubernur dan wakil gubernur demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sabaruddin pun mengingatkan seluruh pihak untuk tetap fokus pada pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan sembari membiarkan dinamika politik berkembang secara alami menjelang kontestasi politik berikutnya. red – erwin koran kaltim