Krisis Air Bersih Melanda PPU, Ketua DPRD Soroti Kinerja Perumda AMDT

PENAJAM — Krisis air bersih mulai melanda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyusul menyusutnya debit air baku yang dikelola Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT). Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Ketua DPRD PPU, Raup Muin. Ia menilai manajemen Perumda AMDT seharusnya telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang terjadi setiap tahun. Debit air baku di Sungai Lawe-Lawe dilaporkan mengalami penurunan signifikan. Elevasi air yang sebelumnya mencapai 215 sentimeter kini turun menjadi sekitar 160 sentimeter.

Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas produksi air bersih Perumda AMDT. Dari kondisi normal sekitar 140 liter per detik, produksi kini turun menjadi hanya sekitar 80 liter per detik.
Kondisi ini berpotensi mengganggu kontinuitas pasokan air bersih bagi masyarakat, terutama warga di Kecamatan Penajam. Raup menilai penurunan debit air baku pada musim kemarau bukan persoalan yang datang secara tiba-tiba. Menurut dia, siklus kemarau seharusnya sudah menjadi bagian dari perencanaan dan mitigasi Perumda AMDT.
“Ini musim kemarau sudah diperkirakan jauh sebelumnya. Harusnya sudah disiapkan langkah antisipasinya dari awal. Tidak masuk akal kalau Perumda justru mengaku tidak mampu atau kedapatan tidak siap saat kondisi ini terjadi,” kata Raup, Kamis (10/9/2026).

Ia menegaskan, persoalan air bersih tidak semestinya hanya diselesaikan dengan mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan air. Menurut Raup, manajemen perusahaan harus memiliki strategi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan air baku sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika memasuki musim kemarau. Selain kesiapan menghadapi kemarau, Raup juga menyoroti tata kelola anggaran Perumda AMDT.
Ia menyebut perusahaan daerah tersebut mampu mencatatkan keuntungan atau dividen. Karena itu, menurut dia, sebagian keuntungan semestinya dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih.

Raup menilai penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial dan sejumlah agenda di luar daerah perlu dievaluasi agar tidak mengesampingkan kebutuhan investasi pelayanan publik. Ia mencontohkan kegiatan seperti jalan santai dan seminar di luar daerah yang dinilainya bukan menjadi prioritas ketika perusahaan menghadapi ancaman krisis air. “Perumda ini kan profit, ada untungnya. Kalau bicara profit, kenapa tidak disiapkan dari awal untuk infrastruktur masyarakat, jangan malah mengutamakan acara seremonial, seminar di Jakarta. Biayanya dari mana, itu kan dari uang rakyat yang membeli air,” ujarnya.

Menurut Raup, investasi dapat diarahkan untuk membangun penampungan air cadangan, embung, maupun mengoptimalkan jaringan intake agar perusahaan memiliki cadangan ketika debit air baku menurun.
Raup juga meminta manajemen Perumda AMDT memperbaiki perencanaan perusahaan melalui penyusunan master plan dan business plan yang lebih matang.

Ia menilai penurunan debit Sungai Lawe-Lawe berlangsung secara bertahap. Dengan demikian, masih terdapat waktu bagi perusahaan untuk mengambil langkah mitigasi sebelum kondisi berkembang menjadi krisis air bersih.
“Sebenarnya sudah bisa mengantisipasi dengan kemarau yang terjadi tiap tahun. Jadi perencanaan di awal sebenarnya sudah harus matang,” tandas Raup. Ia berharap Perumda AMDT tidak hanya melakukan pembatasan penggunaan air ketika krisis terjadi, tetapi juga menyiapkan sistem pengelolaan sumber air yang mampu menjaga keberlanjutan pasokan dalam jangka panjang.(adv/jr)